Aceh - Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah
dan surat ukur di sebagian wilayah Provinsi Aceh basah dan rusak. Tak kurang
dari 165.000 warkah yang selama ini menyimpan jejak hak, sejarah, dan harapan
masyarakat ikut terdampak bencana hidrometeorologi. Kerusakan itu terjadi
akibat bencana yang melanda Provinsi Aceh pada 26 November 2025, yang
melumpuhkan sedikitnya delapan kabupaten/kota.
Di setiap lembar arsip yang basah dan rusak, tersimpan data
penting yang menjadi penanda hak masyarakat atas sebidang tanah. Saat
arsip-arsip itu terendam, yang terancam bukan sekadar helaian kertas, melainkan
juga rasa aman para pemilik tanah.
Menyadari besarnya risiko tersebut, upaya penyelamatan arsip
pun dipercepat. Di ruang-ruang yang masih berjejak lumpur, lembar demi lembar
dokumen dibersihkan, dikeringkan, dan dipilah. Kepala Kantor Wilayah (Kanwil)
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh, Arinaldi, menyebut pekerjaan ini
bukan perkara singkat.
“Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai
untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama
berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi
pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai
pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi.
Ada empat pilar yang saling bahu-membahu dalam proses
restorasi menyelamatkan arsip pertanahan, yaitu Kanwil BPN Provinsi Aceh,
Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI),
serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kolaborasi ini diibaratkan
sebagai kunci. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin besar harapan
arsip-arsip kembali pulih dan pelayanan pertanahan kembali berjalan normal.
Arinaldi meyakini, sinergi lintas lembaga ini bukan hanya
mempercepat pemulihan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi para taruna
STPN yang ikut membantu restorasi arsip. “Semoga kegiatan ini memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi institusi, masyarakat, serta membentuk karakter
para Taruna/i STPN sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan
berintegritas,” tuturnya.
Di tengah sisa genangan air dan lumpur yang belum sepenuhnya
surut, semangat untuk bangkit justru terasa semakin kuat. Restorasi ini tak
hanya dimaknai sebagai penyelamatan dokumen negara, tetapi juga sebagai
momentum mempercepat transformasi layanan.
“Jadi kita tidak hanya berbicara terkait dengan pembersihan
dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data
digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang saat ini sangat terdampak, akan
lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh
layanan pertanahan secara digital,” ungkap Arinaldi.
Senada dengan itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menuturkan
bahwa pekerjaan penyelamatan arsip bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam
waktu singkat. Penanganan arsip kerap terlihat sederhana, namun di lapangan,
setiap tahap menuntut kesabaran, ketelitian, serta koordinasi lintas lembaga
yang tidak ringan.
Untuk proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan langsung
tenaga-tenaga yang profesional. Mereka bekerja berdampingan dengan jajaran BPN
daerah, memulihkan satu per satu arsip yang terdampak. Bekerja bersama-sama
memastikan agar di tengah bencana, jejak hak dan sejarah tanah masyarakat tetap
terselamatkan.
“Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus
bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian
ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,
BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi antar dan lintas kementerian,
lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya. (MW/YZ)