Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Integrated Land
Administration and Spatial Planning Project (ILASPP), Kamis (29/01/2026), di
Aula Prona Kementerian ATR/BPN. Rapat koordinasi yang dipimpin Menteri
ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini difokuskan pada evaluasi capaian program
ILASPP selama tahun 2025 serta percepatan penyusunan peta skala 1:5.000 sebagai
dasar penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah.
“Pada tahun 2024, kita baru menyelesaikan peta 1:5.000 untuk Pulau Sulawesi, di
mana baru bisa dipergunakan pada pertengahan 2025. Sekarang kita mendengarkan
pekerjaan tahun 2025, karena kita dikejar target penyusunan RDTR,” ujar Menteri
Nusron.
Peta skala 1:5.000 memiliki peran strategis dalam penyusunan RDTR karena mampu
menampilkan detail batas persil, jaringan jalan, sungai, sempadan, serta
bidang-bidang lainnya. RDTR yang disusun berdasarkan peta tersebut selanjutnya
menjadi dasar penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) hingga
perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). “Belum
adanya peta 1:5.000 ini yang masih menjadi kendala pemerintah daerah dalam
penyusunan RDTR,” terang Menteri Nusron.
Program ILASPP sendiri mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 setelah loan
agreement disahkan oleh World Bank. Pelaksanaan program ini melibatkan sejumlah
kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Badan Informasi
Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pada 2026
mendatang, ILASPP juga akan melibatkan Kementerian Transmigrasi untuk membantu
penyelesaian persoalan tumpang tindih lahan transmigrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman,
menyampaikan apresiasinya atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian
Hak Pengelolaan (HPL) Program Transmigrasi Tuntas. Selain program tersebut,
pada 2025, Kementerian Transmigrasi bersama Kementerian ATR/BPN juga telah
melakukan inventarisasi sekitar 300 hektare tanah transmigrasi. Tanah tersebut
kemudian dilakukan valuasi oleh Kementerian Keuangan dengan nilai hampir Rp3
triliun.
“Oleh karena itu, ketika kami dilibatkan dalam ILASPP ini, tentu kami sangat
senang sekali karena nanti ini akan membantu kami dalam menyelesaikan tumpang
tindih lahan, dan juga meningkatkan valuasi tanah,” ujar M. Iftitah Sulaiman.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan kementerian/lembaga terkait,
antara lain Kemendagri, BIG, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian
Kehutanan. Ke depan, rapat lanjutan akan kembali digelar untuk membahas lebih
rinci pelaksanaan ILASPP tahun 2026. (AR/RT)