Jakarta
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan
rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum
sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat.
“Tahun
2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya
8 juta. Lalu, itu akan kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta.
Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029,” ujar Sekretaris
Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat konferensi pers di Badan
Komunikasi (Bakom) Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (26/08/2026).
Dalam
proses sertipikasi rumah bagi MBR, Kementerian ATR/BPN berkolaborasi dengan
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Badan Pusat Statistik
(BPS). Kolaborasi tersebut telah dituangkan ke dalam Surat Edaran Bersama
antara Menteri ATR/Kepala BPN, Menteri PKP, dan Kepala BPS.
Adapun
program Sertipikasi bagi MBR ini menyasar tiga kluster. Ketiga kluster itu
meliputi rumah dari program bantuan pemerintah, rumah yang dibiayai melalui
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta rumah pada kluster
mandiri.
“Syarat
mendapat program ini, yaitu bagi pekerja sektor formal itu sesuai dengan
Peraturan Menteri PKP Nomor 5 Tahun 2025, itu ditunjukkan melalui bukti
penghasilan. Selain itu juga dilengkapi dengan surat yang menerangkan bahwa
pemohon termasuk dalam kategori MBR. Nah, bagi sektor non-formal itu masuk
dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, DTSEN,” kata Dalu Agung
Darmawan.
Pada
kesempatan yang sama, Kepala Bakom RI, Muhammad Qodari turut menyampaikan
mengenai program prioritas pemerintah, yakni KIP Kuliah. Melalui program
tersebut pemerintah berharap bisa memperluas akses pendidikan tinggi bagi
masyarakat yang kurang mampu.
Sekjen
ATR/BPN dalam kesempatan ini hadir dengan didampingi oleh Direktur Jenderal
Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo Prijono serta jajaran
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. Turut hadir, Deputi III Badan Komunikasi
Pemerintah, Kurnia Ramadhana. (JM/YZ/CK)